Menkominfo Bahas 7 Program Strategis Kominfo Tahun 2019

Menkominfo Bahas 7 Program Strategis Kominfo Tahun 2019

Menkominfo Bahas 7 Program Strategis Kominfo Tahun 2019

Jakarta, Kominfo – Tahun 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapatkan alokasi anggaran Rp5,4 Triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  Menteri Kominfo Rudiantara menyatakan alokasi Anggaran Kementerian Kominfo Tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Pagu ini naik sekitar Rp 484 Miliar dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2018 yakni sebesar Rp4,9 Triliun,” ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Anggota Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (16/01/2019).
Adapun pembagian alokasi anggaran dari pagu anggaran Rp 5,4 triliun itu diperuntukkan Rp 268 miliar untuk kebutuhan belanja modal. Untuk belanja pegawai dan belanja barang masing-masing Rp 419 Miliar dan Rp 4,7 Triliun.Realisasi belanja modal tahun lalu senilai Rp 230 Miliar, anggaran itu sebesar 96,5 persen dari pagu. “Anggaran belanja pegawai mencapai Rp 401 Miliar atau 94,6 persen. Untuk belanja barang sebesar Rp 4,3 Triliun atau 94,7 persen,” ungkapnya.

7 Program Prioritas

Dana sebesar itu akan dialokasikan untuk tujuh program prioritas, meliputi infrastruktur telekomunikasi, pengembangan ekosistem digital, literasi digital dan media, pengendalian konten, layanan publik (Government Public Relations), serta pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Program prioritas infrastruktur telekomunikasi, menurut Menteri Kominfo Rudiantara terdiri dari tiga proyek, yaitu Palapa Ring, last mile atau base transceiver station (BTS) di perbatasan, serta akses internet.
“Pembangunan Palapa Ring Timur kini sudah mencapai 90%. Akhir kuartal kedua, Palapa Ring kami harap sudah terhubung dan selesai semua. Ini sebutannya adalah jaringan tulang punggung internet,” paparnya.
Menteri Kominfo mengungkap kendala pembangunan Palapa Ring, meski target 2018 sudah terlampaui. “Tinggal di daerah Timur saja itu yang di Papua dan Papua Barat yang logistiknya harus memakai helikopter. Palapa Ring Timur ini hanya menyisakan di Papua belum selesai dibangun. Palapa Ring Timur ini progress nya sudah 90%, jika ada jalan tol maka kami juga membangun BTS,” jelasnya.

Pemerataan Akses Internet Pendidikan

Tahun ini, Kementerian Kominfo menargetkan 1.500 BTS terbangun serta akses internet bisa menjangkau ke 1.000 lokasi. Menurut Rudiantara, prioritas jangkauan internet digunakan untuk kebutuhan layanan publik pemerintahan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kantor pemerintah desa.
“Akses internet ini lebih banyak lagi, dari 814 lokasi titik yang ditargetkan ada 1.425 yang sudah dibangun dan pembangunannya kebanyakan di sekolah, Puskesmas, kantor pemerintahan daerah,” ungkapnya.
Menteri Rudiantara menjelaskan penyediaan akses internet untuk pendidikan tidak hanya untuk sekolah saja. Namun, juga disediakan untuk lembaga pendidikan yang masuk dalam binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
“Tujuannya adalah bagaimana kita menghubungkan semua sekolah dari 214.000 sekolah ada sembilan puluhan ribu sekolah belum terhubung dengan internet. Kita akan menggunakan satelit untuk menghubungkan ini semua. Masih ada sekitar 4.000 Puskesmas yang belum dihubungkan dengan internet, masih ada sekitar 25.000 kantor desa seluruh Indonesia yang belum terhubung dengan internet,masih ada kantor Polsek, kantor Koramil yang belum terhubung dengan internet. Ini semua akan kami hubungkan menggunakan satelit,” papar Rudiantara.

Kembangkan Ekosistem Digital

Kementerian Kominfo tahun ini memperkuat kebijakan dan fasilitasi untuk mengembangkan ekosistem digital. Selain melanjutkan Gerakan Nasional 1000 Startup, 8 Juta UMKM Go Online, serta 1 Juta Petani dan Nelayan Go Online, Kementerian Kominfo juga akan mengembangkan sumberdaya manusia untuk membangun ekosistem digital.
“Menindaklanjuti peraturan presiden soal e-commerce, Kominfo fokus pembangunan ekosistemnya. Gerakan Nasional 1000 Startup targetnya 311, belum berhasil, baru berhasil 2/3 nya di tahun 2018,” jelas Rudiantara.
Mengenai pencapaian target UMKM Go Online, Menteri Rudiantara menyatakan hingga bulan Oktober 2018 sudah tercapai 6 Juta UMKM yang sudah online.  “UMKM Go Online, ini targetnya kalau sudah sampai 2019 itu 8 Juta. Tahun 2018 target tambahannya 2,6 juta kita berhasil mencapai 5 Juta. Ini dari pelapaknya Bukalapak, Merchant-nya Tokopedia, semua itu yang UMKM targetnya 8 Juta. Sehingga bulan Oktober kemarin sebulan dari 8 Juta sudah mencapai 6 Juta,” jelasnya.
Adapun mengenai Petani dan Nelayan Go Online, Menteri Kominfo optimistis target akan tercapai karena semakin banyak dikembangkan aplikasi yang berkaitan dengan proses bisnis pertanian dan kelautan. “Petani dan Nelayan Go Online ini juga 400.000 kurang lebih juga tercapai karena banyak sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan proses bisnis pertanian maupun kelautan,” jelas Rudiantara.

Alihkan PNBP untuk Talenta Digital

Menteri Rudiantara menyatakan Kementerian Kominfo mengalihkan anggaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp109,3 Miliar untuk biaya pelatihan bagi 20.000 Talenta Digital Indonesia. Permohonan pergeseran anggaran PNBP antarprogram itu telah disetujui oleh Komisi I DPR RI.
“Kita membuat program Digital Talent Scholarship, bekerja sama dengan universitas-universitas dan Global Technology Company. Kami juga fokus mengembangkan Digital Talent Sscholarship, permasalahan utama di kita adalah kekurangan pekerjanya. Tujuannya menciptakan level-level teknisi agar jangan sampai diisi orang asing, semuanya bisa lulusan SMK TI asal jangan lebih dari 29 tahun. Anggaran untuk mencetak seorang talenta digital rata-rata Rp 5,5 Juta,” paparnya.
Mengenai realisasi anggaran Tahun 2018, Menteri Kominfo saat ini ada pergeseran pengelolaan program di Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI).
“Alokasi senilai Rp153,4 Miliar dari SDPPI dan dari PPI berjumlah Rp 30,8 Miliar. Dari kedua program tersebut, Kominfo mengalokasikan Rp109 miliar untuk pengembangan Digital Talent dan sertifikasi. Pergeseran karena ada refocusing. Tadinya litbang hanya dapat Rp 263 miliar. Karena kita bangun dan siapkan Digital Talent butuh tambahan Rp100 Miliar,” jelas Rudiantara.
Mengenai sisa anggaran, Menteri Kominfo menjelaskan telah dialokasikan sebesar Rp75 miliar untuk Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik. Dana itu digunakan untuk mendukung penyelenggaraan sosialiasi Pemilihan Umum Serentak.
“Kerjasama dengan KPU dan Bawaslu itu tujuannya adalah mengajak ikut pemilu agar tidak golput. Jadi dari KPU misalnya ada jadwal Pemilu, dan dari kami itu mengajak masyarakat untuk ikut pemilu. Mengenai kerjasama dengan KPU dan Bawaslu, yang kami lakukan adalah mensosialisasikan kepada masyarakat serta mengajak masyarakat untuk mengikuti pemilu. Kerja sama KPU dan Bawaslu sosialisasi dari apa yang akan dilakukan,” papar Rudiantara.

Frekuensi 700 MHz untuk PPDR

Usai Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI, Menteri Kominfo Rudiantara mengungkapkan Kementerian Kominfo akan segera melakukan uji coba pemanfaatan frekuensi 700 MHz. Frekuensi itu akan digunakan untuk Public Protection and Disaster Relief (PPDR).
“Pemanfaatan tersebut tidak menunggu selesainya pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran. Pemerintah sudah mendapat dukungan DPR untuk melakukan uji coba aplikasi kebencanaan,” tuturnya kepada pekerja media.
Menteri Rudiantara menegaskan pemanfaatan frekuensi 700 MHz tidak bisa menunggu hasil Revisi UU Penyiaran. Selain karena pertimbangan untuk kebutuhan dalam penanggulangan bencana, penggunaan frekuensi 700 MHz merupakan standar dunia untuk kebutuhan PPDR.
“Sementara, penanganan informasi kebencanaan tersebut harus terkoneksi dan berlanjut antar negara. Contoh patahan sebelah barat Sumatera tidak hanya berhenti di Aceh, terus ke atas ke Malaysia, Thailand dan lainnya,” tandasnya.
Menurut Rudiantara frekuensi 700 MHz di daerah cenderung masih kosong, tidak seperti di wilayah Jawa yang banyak digunakan oleh siaran televisi. Oleh karena itu daerah yang belum menggunakan frekuensi tersebut akan dilakukan uji coba aplikasi kebencanaan. Kominfo pun telah berkoordinasi dengan lembaga yang berkaitan dengan penanganan kebencanaan. “Walaupun saya belum mengetahui kapan revisi UU tersebut akan mulai dibahas, namun yang pasti frekuensi bisa dipakai macam-macam, bisa sebagai sirine tanda bencana,” tandasnya.
Artikel terkait :